SEJARAH
PEREKONOMIAN INDONESIA PADA ZAMAN ORDE LAMA HINGGA ORDE REFORMASI
A. MASA PASCA
KEMERDEKAAN NDONESIA (1945-1950)
Kondisi
perekonomian Indonesia pada masa ini sangatlah buruk, hal itu disebabkan karena
:
- Inflasi
Inflasi
ini dikarenakan adanya mata uang lebih dari satu yang beredar di masyarakat
yang tidak terkendali. Pada saat itu, pemerintah menyatakan bahwa di Indonesia
berlaku 3 mata uang, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah
Hindia Belada, dan mata uang pendudukan Jepang. Oktober 1946, pemerintah RI
juga mengeluarkan yang kertas baru, yaitu ORI ( Oeng Republik Indonesia)
sebagai pengganti uang Jepang. padahal berdasarkan teori moneter, banyaknya
jumlah uang yang beredar dapat mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
- Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan
November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
- Kas Negara kosong
- Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan
B. MASA DEMOKRASI
LIBERAL (1950-1957)
Pada
masa ini sistem ekonomi menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian
diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez
faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa
bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. hal itu
mengakibatkan memburuknya sistem perekonomian Indonesia karena pengusaha dari
pribumi kalah saing dengan pengusaha dari nonpribumi. Padahal pada saat itu
Indonesia masih baru merdeka.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi
masalah ekonomi. Antara lain :
a) Gunting Syariffudin, yaitu pemotongan
nilai uang (sanering) 20 Maret 1950.
b) Program Benteng (kabinet Natsir), yaitu
upaya menumbuhkan wiraswasrawan pribumi dan mendorong importir nasional agar
bisa bersaing dengan perusahaan asing
c) Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi
Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 tahun 1951 dengan fungsi
sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
d) Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali
Sastroamijoyo I) yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan
pengusaha pribumi.
e) Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB,
termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
C. MASA
DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1967)
Pada
masa ini Indonesia menjalan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi
Indonesia menjurus pada sistem etatisme dimana yang mengendalikan sistem
ekonomi adalah peran pemerintah sepenuhnya secara dominan. Pada sistem ekonomi
tersebut pemerintah yang bertanggung jawab sepenuhnya kepada keadaan ekonomi.
Pemerintah juga mengambil beberapa keputusan namun keputusan tersebut belum
mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Keputusan-keputusan yang diambil
pemerintah, antara lain :
- Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959
menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi
Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di
bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
- Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk
mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.
- Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965
menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1.
Keputusan-keputusan yang diambil pemerintah juga belum dapat memperbaiki
keadaan ekonomi di Indonesia. Seperti Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember
1965, keputusan yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka inflasi malah
berujung pada meningkatnya angka inflasi. Kegagalan-kegagalan dalam tindakan moneter
tersebut diperparah karena pemerintah tidak menghemat
pengeluaran-pengeluarannya. Pemilihan sistem demokrasi terpimpin ini bisa
diartikan bahwa Indonsia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam poltik,
ekonomi, maupun bidang-bidang lainnya.
D. MASA ORDE BARU
Masa orde baru merupakan sebutan masa
pemerintahan presidan Soeharto. Pada awal orde baru, stabilitsi
ekonomi dan stabilitasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah
berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dn
pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan,
karena pada tahun 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650% per tahun. Pemerintah
pada masa orde baru berusaha menurunkan inflasi dan menstabilkan harga.
Pada masa
orde baru ini, pemerintah memilih sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem
ekonomi demokrasi pancasila. Sistem ekonomi campuran merupakan paktek
dari salah satu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam
perekonomian secara terbatas. Sistem campuran ini pemerintah dan swasta saling
bekerja dan berinteraksi dalam menyelesaikan masalah. Pemerintah turut serta
dalam kegiatan transaksi ekonomi. Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai
berkiblat pada teori-teori keynesian. Kebijakan ekonominya diarahkan pada
pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan
pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan. Kesempatan kerja,
kesemptan berusaha, pertisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran
pembangunan, dan peradilan.
Seiring
dengan berkembangnya perekonomian Indonesia terjadi juga praktik korupsi,
kolusi dan nepotisme. Selain itu, pembangunan di Indonesia hanya mengutamakan
pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik dan sosial yang adil.
Selain itu, Indonesia juga mengalami krisis yang merupakan akibat dari ekonomi
global. Harga-harga naik, nilai rupiah melemah sangat serta timbulnya kekacuan
disegala bidang.
· Kelebihan
dan Kekurangan sistem Pemerintahan Orde Baru
* Perkembangan GDP per
kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000
* Sukses transmigrasi
* Sukses KB
* Sukses memerangi
buta huruf Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru
* Semaraknya korupsi,
kolusi, nepotisme
* Pembangunan
Indonesia yang tidak merata
* Bertambahnya
kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si
miskin)
* Kritik dibungkam dan
oposisi diharamkan
* Kebebasan pers sangat terbatas,
diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang ditahan
E. ORDE
REFORMASI
Pemerintahan presiden B.J. Habibie yang mengawali
masa reformasi belum memberikan perubahan yang cukup baik dalam bidang ekonomi.
Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada
masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid belum ada tindakan yang
cukup berarti untuk menyelamatkam negara dari keterpurukan sedangkan banyak
persoalan yang harus dihadapi dari masa orde baru yaitu masalah KKN, pemulihan
ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah.
Dikarenakan presiden terlibat skandal yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata
masyarakat akhirnya kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
Masa Kepemimpinan Megawati Soekarno
Putri
Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecah adalah pemulihan ekonomi dan
penegakkan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi
persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
- Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$
5,8 milyar pada pertemun Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran
utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
- Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual
perusahaan Negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi
perushaaan Negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi
beban Negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi
Indonesia menjadi 4.1%. Namun, kebijakan ini memicu banyak kontroversi,
karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Pada masa ini juga didirikannya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dalam
pelaksanaannya KPK belum dalam memberikan bukti yang konkrit dalam
pemberantasan korupsi. Padahal korupsi sangat menganggu jalannya pembangunan
nasional dan banyak para investor yang ragu untuk berinvestasi di Indonesia
karena permasalahan ini.
Masa Kepemimpinan Susilo
Bambang Yudhoyono Hingga Saat Ini
Pada
masa kepemimpinan SBY, beliau telah membuat kebijakan yang kontroversi yaitu
dengan naiknya harga BBM, hal ini dikarenakan naiknya harga minyak dunia.
Kenaikan BBM tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Negara.
Kebiajakan untuk menaikan harga BBM dilakukan untuk menyelamatkan pendapat
nasional Indonesia. Kebijakan tersebut diikut sertakan dengan keluarnya
kebijakan pemerintah dengan memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada
masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, BLT tersebut
tidak berjalan dengan lancar karena tidak sampai ke tangan yang berhak dan
menimbulkan permasalahan social.
Dikit demi sedikit presiden juga mulai memberantas korupsi, karena korupsi
itu merugikan Negara dan juga mengambil hak rakyat. Hal tersebut sangat
mendapat respon positif dari masyarakat. Dalam penanganan masalah korupsi ini
presiden tidak memancang bulu siapa pun yang berbuat korupsi dan apapun
jabatannya yang melakukan tindak korupsi akan diadili sesuai undang-undang yang
berlaku.
Perekonomian Indonesia saat ini bisa dibilang menganut sistem
liberalis/kapitalis. Hal ini dapat dilihat karena pemerintah membebaskan
rakyatnya untuk beraktivitas, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Namun, pada
akhirnya kaum pemodal lah yang memegang kekuasaan penting dalam kegiatan ekonomi
ini, sehingga yang kaya semakin kaya sedangkan yang miskin menjadi lebih
miskin. Sistem perekonomian ini dirasakan belum mampu membuat masyarakat
sejahtera.
Dengan adanya masalah-masalah dalam perekonomian Indonesia diharapkan
pemerintah dapat lebih peka untuk mengatasi masalah ini agar masyarakat semuanya
dapat hidup sejahtera. Selain itu, masalah KKN yang semakin maraknya terjadi
yang dapat menghancurkan negara ini bisa dapat diatasi dengan baik. Seperti
halnya mereka yang memakai uang negara, seharusnya uang tersebut bisa saja
digunakan untuk memberikan bantuan kepada rakyat yang tidak mampu, karena
dengan seperti itu pemerataan kesejahteraan rakyat bisa saja terjadi.
B. Paradigma
Perekonomian Indonesia
Pembangunan perekonomian Indonesia sesuai dengan Pancasila, berpijar pada
nilai moral yang ada di dalam pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus
didasari pada moralitas ketuhanan (sila I Pancasila ) dan kemanusiaan (sila II
Pancasila). Sistem ekonomi yang mendasar pada moralitas dan humanistis akan
menghasilkan sistem ekonomi yang berperikemanusiaan. Sistem ekonomi yang
berparadigma pada pancasila akan menghasilkan perekonomian yang maju karena
menghargai hakikat manusia, baik selaku makhluk individu, sosial, makhluk
pribadi maupun makhluk Tuhan.
Sistem ekonomi harus dikembangkan menjadi sistem dan pengembangan ekonomi
yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang
berdasarkan pada pancasila merupakan sistem ekonomi yang berasaskan
kekeluargaan. Pembangunan ekonomi diharapkan mampu menghindari dari
bentuk-bentuk persaingan bebas, monopoli dan bentuk-bentuk lainnya yang
berakibatkan orang lain menderita. Pengembangan sistem ekonomi tidak dapat
lepas dari nilai-nilai moral manusia.
- http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/sejarah-perekonomian-indonesia-8/
- http://hasmitaoktiani.wordpress.com/2012/06/07/sejarah-perekonomian-indonesia/